APEL PAGI PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

Senin, minggu kedua bulan Maret, tanggal 11 Maret 2013, tepat jam 08.00 WIB, seluruh pegawai Pengadilan Agama Sawahlunto melaksanakan apel pagi di depan kantor Pengadilan Agama Sawahlunto. Yang bertindak sebagai pimpinan apel adalah Fahmi S, SH. dan pembinanya Drs. Darwin ,SH., Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto.

Dalam arahannya, pembina menyampaikan kepada seluruh Pegawai Pengadilan Agama Sawahlunto untuk meningkatkan kedisiplinan kerja. Beliau berharap, melalui apel pagi para Pegawai Pengadilan Agama Sawahlunto dapat meningkatkan sportifitas kerja dan mutu pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan.

Darwin juga menyinggung masalah buku ekspedisi. Beliau menganjurkan kepada masing-masing pegawai untuk memiliki buku ekspedisi sendiri, karena sangat berguna untuk memantau jalan atau peredaran berkas dan surat, dengan demikian berkas atau surat tersebut tidak akan hilang.

Di akhir amanatnya, pria kelahiran Kota Nopan Sumut ini berharap tabel-tabel kenaikan tunjangan remunerasi untuk seluruh Pegawai Pengadilan yang beredar di internet akhir-akhir ini segera terbit dan disahkan, dengan demikian dapat memotivasi para pegawai untuk meningkatkan semangat dalam bekerja. (MF. ase)

Jum’at, 18 Januari 2013 Koperasi Pegawai Pengadilan Agama Sawahlunto (KOPPA) menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk tahun buku 2012. RAT ini bermaksud untuk membahas Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas, Laporan Keuangan Tahun Buku 2012, Rencana Kerja serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RK/RAPB) tahun buku 2013.

Dalam kepengurusan terjadi sedikit perubahan, sehubungan dengan pindah tugasnya Drs. H. Azmir Zein Ketua KOPPA periode 2009-2013 maka dalam forum RAT tersebut juga dipilih Ketua KOPPA antar waktu yaitu Sri Wahyuni, S.Ag, M.Ag.

Dari segi bidang usaha juga ada sedikit perubahan pada usaha unit konsumsi/ waserda, yang mana pada periode sebelumnya pengelolaan waserda dikelola oleh Janimas, SH, tetapi pada bulan September 2012 beliau telah meninggal dunia, sehingga saat ini waserda tidak lagi menyediakan barang-barang kebutuhan anggota dan hanya melanjutkan penjualan barang yang masih tersisa.

Dari hasil Laporan Pengawas dapat diketahui bahwa Pengurus dan Pengawas telah bekerja keras sesuai dengan amanat dan hasil keputusan Rapat Anggota Tahunan tanggal 02 Februari 2012. Hal ini terlihat dari pengelolaan tata kehidupan Koperasi Pengadilan Agama Sawahlunto yang terus dikembangkan oleh Pengurus  dan Pelaksana Harian. Pada tahun buku 2012, usaha-usaha yang dilakukan oleh koperasi mengalami kenaikan, hal ini dapat dilihat dari realisasi pendapatan dan Sisa Hasil Usaha.

 (rizka analia)

Jakarta l Badilag.net

Mahkamah Agung sedang menggencarkan program bantuan hukum, khususnya dalam hal pembebasan biaya perkara perdata atau biasa disebut dengan prodeo. MA juga sedang berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang hendak mengajukan permohonan penetapan akta kelahiran.

Terbitnya SEMA No. 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Pencatatan Kelahiran yang Melampauai  Batas Waktu Satu Tahun Secara kolektif telah meningkatkan jumlah pemohon akta lahir. Meski demikian, upaya yang dilakukan MA ternyata tidak sepenuhnya berjalan lancar.

Setelah diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, anggaran bantuan hukum tidak lagi berada di MA, melainkan di Kementerian Hukum dan HAM. Di sisi lain, MA menghendaki agar masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya ketika mengajukan permohonan penetapan akta kelahiran. Karena itu, diperlukan upaya pemecahan masalah yang melibatkan berbagai pihak yang terkait.

Menyadari hal itu, MA dengan dukungan dari Changes for Justice USAID dan Bank Dunia bermaksud menyelenggarakan lokakarya sehari, Kamis, 13 Desember 2012, di Hotel Aryaduta Jakarta, dengan fokus utama pada pelayanan perkara prodeo.

Lokakarya ini dimaksudkan sebagai langkah awal untuk penyediaan kebijakan, pedoman dan standar yang terkait dengan prodeo yang akan berlaku untuk penanganan perkara perdata di pengadilan negeri, pengadilan agama dan pengadilan tata usaha negara.

Lokakarya akan dibagi menjadi beberapa sesi. Sesi pertama membahas landasan hukum dan pelaksanaan prosedur prodeo, baik dari segi teknis maupun anggaran, untuk perkara perdata melalui pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara.

Sesi kedua membahas keberhasilan di lapangan (good practices) penyelenggaraan perkara perdata menggunakan prodeo. Titik tekannya ialah prosedur dan koordinasi di tingkat lokal.

Sesi kediga membahas strategi untuk mebangun standar perkara prodeo yang menjangkau masyarakat miskin dan marjinal.

Setelah itu dilakukan diskusi kelompok. Para peserta lokakarya dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama dan mendiskusikan strategi pengembangan prosedur dan hukum acara perkara perdata menggunakan prodeo dan implikasi anggarannya.

Sementara itu, kelompok kedua mendiskusikan strategi pelaksanaan perkara perdata menggunakan prodeo yang lebih efektif dari sisi kebijakan, sosialisasi, kerjasama antar lembaga pemerintah dan internal pengadilan.

Hasil diskusi tersebut lantas dipresentasikan. Sebelum ditutup, diharapkan lokakarya ini menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dipakai untuk pengambilan kebijakan.

Lokakarya ini akan diikuti oleh lebih dari 80 peserta yang berasal dari berbagai instansi, termasuk dari lingkungan peradilan agama.

Dari Badilag, yang akan menghadiri acara ini adalah Sekretaris Ditjen Badilag Farid Ismail, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Purwosusilo, Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan Azhari.

Ketua PTA Jakarta Khalilurrahman dan Ketua PTA Bandung Chatib Rasyid juga diundang menjadi peserta lokakarya. Para peserta lainnya adalah Ketua PA Jakarta Pusat Tata Sutayuga, Ketua PA Jakarta Selatan Yasardin, Ketua PA Jakarta Utara Zulkifli Yus, Ketua PA Jakarta Timur Zulkarnain, Ketua PA Jakarta Barat Yusuf Buchori, Ketua PA Cimahi Dudung Abd Halim dan Ketua PA Karawang Rohana.

(hermansyah)