on . Hits: 12

Jumat 9 April 2021 Mahkamah Agung Republik Indonesia menggelar acara Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial yang disampaikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI secara luring (offline) di Hotel Sheraton Kuta Bali.

Sementara itu Pengadilan Agama Sawahlunto mengikuti pembinaan secara virtual dengan khidmat, di ruang Media Center PA Sawahlunto dan diikuti oleh Hakim, Panitera serta Sekretaris PA Sawahlunto.

pembinaan tekniss

Pembukaan Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial ini dimulai pada pukul 08.00 WITA dengan pertunjukan tari khas Bali. Acara dibuka langsung oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H, M.H.

Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung RI, YM. Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., menyampaikan bahwa pemerintah telah menghimbau untuk tidak melakukan mudik lebaran tahun ini. Sebagai aparatur negara di bidang penegakan hukum, harus menjadi contoh bagi masyarakat pada umumnya. Larangan mudik yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut ditujukan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kita semua. Tentunya hal tersebut memerlukan kepatuhan dan kedisiplinan dari semua komponen, termasuk dari jajaran aparatur Mahkamah Agung RI. Serta Beliau menyampaikan bahwa Protokol kesehatan pencegahan Covid 19 harus selalu diterapkan agar terhindar dari Covid 19

Dalam pembinaannya, beliau meminta kepada para pimpinan, hakim dan aparatur peradilan seluruh Indonesia agar memperhatikan indikator kualitas pelayanan publik peradilan dan penilaian kinerja dari BPK yaitu jangka waktu penyelesaian perkara, minutasi serta pemberitahuan putusan kepada para pihak. Penginputan ke dalam aplikasi SIPP merupakan parameter kepatuhan Revisi terhadap Buku II yang menjadi pedoman administrasi dan teknis perkara akan dilakukan secepatnya. Selanjutnya beliau menegaskan 8 (delapan) hal penting yang harus diperhatikan bagi pimpinan, hakim dan aparatur peradilan yaitu penerapan Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik. Kedua, implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2020 bukan untuk membatasi kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan namun sebagai tuntunan untuk lebih komprehensif dalam mempertimbangkan parameter-parameter sebelum menjatuhkan putusan. Ketiga, agar pimpinan di lingkungan peradilan umum mencermati ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2020. Keempat, Mahkamah Agung telah menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2021sebagai respon terbitnya UU Cipta Kerja.  Kelima, Mahkamah Agung telah menerbitkan SEMA Nomor 3Tahun 2021tentang Larangan Pungutan Terkait Pengambilan Sumpah atau Janji Advokat. Keenam, agar setiap pengucapan putusan dilakukan dengan jelas terutama pengucapan putusan secara virtual. Ketujuh, jika menemukan penyalahgunaan anggaran proyek segera untuk melaporkannya ke Bawas Mahkamah Agung. Dan yang terakhir adalah agar tidak melakukan tindakan yang dapat merusak nama baik lembaga peradilan.

 Pembinaan Teknis MA RI 2

Kemudian beliau menambahkan agar para hakim dan aparatur peradilan bijak dalam menggunakan media sosial. Karena apa yang diucapkan seorang hakim di ruang sidang akan menjadi hukum bagi pihak yang berperkara, sedangkan yang diucapkannya di ruang publik akan menjadi hukum bagi dirinya sendiri.

Acara dilanjutkan dengan pembinaan dari Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial serta para Ketua Kamar secara bergantian. Dalam pembinaannya Ketua Kamar Agama YM Dr. Drs. H. Amran Suadi , S.H., M.H., M.M., menekankan peran Pengadilan Agama untuk menekan angka perceraian dengan memaksimalkan proses mediasi. Selanjutnya juga terkait perkawinan anak agar mempedomani Perma Nomor 5 Tahun 2019 dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Add comment


Security code
Refresh

Fasilitas Publik

Banner Ucapan

Lokasi Kantor

Pengadilan Agama Sawahlunto@2020